BOJONEGORO||www.cakra.or.id – Ketidaktransparanan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2024 di Desa Ngemplak terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Setelah berbagai upaya dilakukan oleh warga untuk meminta kejelasan, termasuk surat audiensi yang dikirim sejak 13 Desember 2024, Kepala Desa Ngemplak, Desi Irawati, hingga kini belum memberikan tanggapan, bahkan melalui pesan WhatsApp.
Seorang warga yang enggan disebut namanya mengungkapkan, “Kami sudah mencoba menghubungi Kepala Desa melalui pesan WhatsApp untuk meminta klarifikasi. Namun, sampai sekarang tidak ada respons. Padahal masyarakat sangat membutuhkan kejelasan terkait penggunaan anggaran yang mencapai Rp2,8 miliar ini.”
Minimnya respons dari Pemdes semakin memicu keresahan warga. Beberapa pertanyaan mendasar seperti alokasi detail anggaran, prioritas program, hingga pelaksanaan kegiatan, masih belum terjawab. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah desa berkewajiban menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.
Tidak tinggal diam, warga berencana mengirim surat pengingat resmi ke kantor desa untuk meminta jawaban atas pertanyaan mereka. Selain itu, warga juga mendesak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa dan membuka ruang dialog publik.
“Kalau masih tidak ada tanggapan, kami akan melibatkan pihak Inspektorat Kabupaten Bojonegoro untuk memeriksa transparansi penggunaan dana desa ini. Kami hanya ingin desa dikelola dengan akuntabilitas, sesuai dengan harapan masyarakat,” lanjut warga tersebut.
masyarakat Ngemplak menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab Kepala Desa dan jajarannya. Mereka juga mempertimbangkan untuk menggelar forum diskusi warga dan mengundang Kepala Desa secara langsung guna menjawab berbagai pertanyaan terkait Dana Desa 2024.
“Transparansi adalah hak kami sebagai warga. Jika Pemdes terus menghindar, kami tidak akan ragu untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk Ombudsman atau media nasional,” tegas salah satu tokoh masyarakat.
Sampai berita ini diturunkan, Kepala Desa Ngemplak, Desi Irawati, belum memberikan pernyataan resmi terkait isu ini. Warga berharap pihak desa segera mengambil langkah proaktif untuk menjawab keresahan masyarakat dan memulihkan kepercayaan publik.
Kasus di Desa Ngemplak menjadi pengingat bahwa transparansi dan komunikasi adalah kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Ghana
