Situbondo , Cakra.or.id – LBH Cakra Situbondo meningkatkan tekanan terhadap dugaan korupsi dalam proyek-proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo. Setelah dua kali surat audensi diabaikan, LBH Cakra melayangkan ultimatum kepada Penjabat (Pj.) Bupati Situbondo, DPRD Komisi III, dan Dinas PUPP untuk segera melakukan audit menyeluruh atas proyek-proyek Di Dinas PUPP Khususnya Bidang Bina Marga. Ancaman pelaporan ke KPK pun dilontarkan jika tuntutan mereka diabaikan.Sabtu,16/11/2024
Ketua DPC LBH Cakra Situbondo, Nofika Syaiful Rahman (Opek), menyatakan keprihatinannya atas temuan di lapangan yang menunjukkan banyaknya Dugaan penyimpangan dan lemahnya Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan proyek. “Bukan hanya dugaan pelanggaran petunjuk teknis yang masif, tetapi juga pengawasan yang terkesan sengaja ‘buta‘ terhadap kecurangan yang terjadi di lapangan,” tegas Opek.
Opek mengungkapkan amarahnya atas dugaan pembiaran praktik korupsi yang merugikan masyarakat Situbondo. “Sebagai warga Situbondo yang taat pajak, kami merasa ditipu dan dirugikan! Pajak kami digunakan untuk proyek-proyek yang asal jadi, sementara diduga ada pihak-pihak tertentu yang mengeruk keuntungan besar,” serunya.
Kekecewaan LBH Cakra semakin besar karena minimnya respons dari pihak berwenang atas dua surat audensi sebelumnya. “Jika Dinas PUPP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Bidang Bina Marga enggan beraudiensi terbuka sesuai UU KIP No. 14 Tahun 2008, kami akan anggap ini sebagai bukti kuat adanya kongkalikong,Tidak ada pilihan lain, kami akan melaporkan kasus ini ke Tipikor, Inspektorat Daerah, BPK, dan KPK!”
LBH Cakra Situbondo menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan menuntut transparansi serta akuntabilitas penuh dalam pengelolaan anggaran proyek pembangunan di Kabupaten Situbondo. Mereka tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam dugaan korupsi ini. Desakan audit menyeluruh dan penindakan tegas terhadap pelaku menjadi poin utama tuntutan LBH Cakra.
Redaksi
