KOTA PASURUAN Cakra.or.id – Pelayanan di RSUD Dr. Soedarsono Kota Pasuruan kembali menuai kritikan, kali ini dari Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK). Barata, Ketua Umum LPK, Irfan Budi Setiawan, menyayangkan ketidakprofesionalan staf, terutama terkait proses perpindahan pasien dan pergantian jam kerja.
Irfan menilai kondisi ini tidak ada perubahan dan tidak ada perbaikan. Bahkan, komunikasi yang buruk antara perawat di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ruang rawat inap membuat pasien harus menunggu tanpa kepastian. Situasi semakin parah saat pergantian shift karena pasien harus menunggu lebih lama.
Menurutnya, hal ini menunjukkan pelayanan yang tidak maksimal dan tidak profesional,” ujar Irfan menyayangkan.
Ia juga mempertanyakan apakah Pemerintah Kota Pasuruan pernah memberikan sanksi administratif kepada RSUD Dr. Soedarsono, seperti teguran lisan atau tertulis, denda, atau pencabutan izin operasional.
“Jika tidak ada perubahan, kami akan mengirimkan surat resmi ke Ombudsman,” tegas Ketua LPK Barata.
Tindakan ini diharapkan dapat mendorong perbaikan demi hak-hak pasien. Sebagai informasi, sanksi administratif dan hukum bisa dikenakan pada rumah sakit yang lalai, sesuai dengan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Hal ini, pada Rabu 13 Agustus 2025. Direktur RSUD Soedarsono Kota Pasuruan saat dikonfirmasi enggan memberikan jawaban saat dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp.
Ringkasan praktis
Bagian ini menegaskan poin inti agar pembaca bisa menerapkan langkah yang dijelaskan sesuai kondisi terbaru di lapangan, termasuk waktu, biaya, dan akses.
Catatan praktis tambahan
Untuk hasil yang lebih akurat, sesuaikan rekomendasi di artikel ini dengan kondisi terbaru di lapangan, termasuk jam operasional, akses lokasi, biaya aktual, dan kepadatan pengunjung.
Pembaca juga disarankan membandingkan dua hingga tiga opsi sebelum memutuskan agar rencana tetap efisien dan pengalaman di lapangan lebih nyaman.
