Slot Gacor

LBH Cakra Situbondo Menilai BPK Jatim “Terima Laporan di Atas Meja” Terkait Proyek Jalan di Situbondo TA 2024

Redaksi
Reading Time: 2 minutes
Ilustrasi topik artikel
Ilustrasi sesuai topik pembahasan.

Situbondo, Jawa Timur ,Cakra.or.id -LBH Cakra Situbondo mempertanyakan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur terkait hasil audit proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2024.

LBH Cakra menilai BPK terkesan hanya menerima laporan “di atas meja” dan tidak melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, sehingga temuan audit dinilai minim dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Ketua DPC LBH Cakra Situbondo, Nofika Syaiful Rahman (Opek), mengungkapkan kekecewaan mendalam atas surat balasan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait hasil pemeriksaan dinilai tidak sebanding dengan temuan di lapangan yang menunjukkan dugaan penyelewengan dan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan proyek jalan, khususnya pekerjaan hotmix.

“Hasil audit BPK terkesan minim, padahal berdasarkan investigasi tim ahli kami, pekerjaan hotmix di Situbondo menunjukkan kualitas rendah dan diduga kuat melanggar Juklak-Juknis. Ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa BPK hanya menemukan sedikit temuan? Kami menduga ada ketidaksesuaian antara laporan yang diterima BPK dengan kondisi sebenarnya di lapangan,” tegas Opek.

LBH Cakra mendesak BPK Perwakilan Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan ulang dan pengambilan sampel terhadap seluruh proyek hotmix di Kabupaten Situbondo TA 2024. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran serta mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.

“Jika BPK tidak segera melakukan pemeriksaan ulang, kami menduga kuat adanya ‘main mata’ antara BPK dengan pihak rekanan atau Dinas PUPP Kabupaten Situbondo. Sebagai upaya terakhir, kami akan menempuh jalur hukum dengan menggugat BPK Perwakilan Jawa Timur,” ancam Opek.

LBH Cakra Situbondo telah melayangkan surat resmi kepada BPK Perwakilan Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2025 dengan nomor 103/S.P/LBH/V/2025, meminta temuan lengkap hasil pemeriksaan atas proyek Bina Marga di Kabupaten Situbondo. Ketidaksesuaian antara temuan BPK dengan kondisi lapangan menjadi dasar kecurigaan LBH Cakra terhadap kinerja BPK.

Baca juga
LBH Cakra Soroti Ambrolnya Proyek Rehabilitasi Saluran Tersier di Desa Baderan

Yopy

Ringkasan praktis

Bagian ini menegaskan poin inti agar pembaca bisa menerapkan langkah yang dijelaskan sesuai kondisi terbaru di lapangan, termasuk waktu, biaya, dan akses.

Catatan praktis tambahan

Untuk hasil yang lebih akurat, sesuaikan rekomendasi di artikel ini dengan kondisi terbaru di lapangan, termasuk jam operasional, akses lokasi, biaya aktual, dan kepadatan pengunjung.

Pembaca juga disarankan membandingkan dua hingga tiga opsi sebelum memutuskan agar rencana tetap efisien dan pengalaman di lapangan lebih nyaman.

Portal Indonesia
Destinasi wisata terbaik sepanjang tahun