Situbondo, Jawa Timur , Cakra.or.id – Proyek peningkatan Jalan A. Yani – Kalbut di Kabupaten Situbondo, yang menelan anggaran hampir satu miliar rupiah, menjadi sorotan tajam. Warga setempat mempertanyakan kualitas pengerjaan proyek yang dilakukan oleh CV Sinar Global Situbondo, yang diduga tidak sesuai standar dan melanggar petunjuk teknis.
Hepi, warga yang memiliki pengetahuan di bidang konstruksi, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai ketebalan hotmix. Ia menyatakan bahwa lapisan Aspal Concrete Base Course (AC-BC) yang seharusnya 6 cm, tampak tipis di lapangan.
“Lapisan Aspal Concrete Wear Course (AC-WC) yang seharusnya setebal 4 cm pun dipertanyakan. Total ketebalan seharusnya 10 cm, tapi di lapangan kami curiga tidak mencapai standar tersebut,” tegas Hepi.
Kekecewaan Hepi semakin memuncak saat ia mencoba mengklarifikasi ketidaksesuaian ini kepada petugas proyek. Alih-alih mendapatkan penjelasan, ia justru mendapat perlakuan arogan dan ancaman dari oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat dalam proyek tersebut.
“Salah satu oknum PNS bahkan menantang duel dan membuka baju di lokasi! Anehnya, ketika saya hanya ingin kejelasan soal proyek, saya malah diperlakukan seperti ini,” ungkap Hepi dengan nada geram.
Insiden ini memicu kekecewaan masyarakat terhadap proyek hotmix tersebut. Warga menuding kontraktor dan pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan profesional dan transparan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas dan efektivitas anggaran yang digunakan.
Hepy dan warga lainnya mendesak pemerintah setempat untuk segera melakukan peninjauan terhadap kualitas pengaspalan dan pemeriksaan ketebalan aspal sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kami ingin jalan ini dikerjakan dengan baik agar tidak cepat rusak dan bisa dinikmati dalam jangka waktu lama. Dana yang digunakan ini milik rakyat, seharusnya kontraktor dan pengawas menjalankan tugas dengan benar,” tegas Hepi.
Kejadian ini menjadi alarm bagi Pemerintah Daerah Situbondo untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masyarakat berharap pemerintah merespons dengan segera dan memberikan solusi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Anang
