Jakarta, Cakra.or.id – Segera ukur ulang HGU PT. SGC Turunkan Nusron Wahid dari menteri ATR/BPN, itulah teriakkan keras yang disampaikan Ratusan massa aktivis dari Lampung yang tergabung dalam Triga Lampung saat kembali mengepung Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI dan Istana Negara, Jakarta. Rabu (27/8/2025).
Tuntutannya para demonstran lugas, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid harus dicopot karena dinilai berpihak pada korporasi, dan negara wajib segera mengukur ulang seluruh HGU PT Sugar Group Companies (SGC), PT ILP, PT SIL, dan PT GPM sesuai putusan RDP/RDPU DPR RI 15 Juli 2025.
“Hingga hari ini, Kementerian ATR/BPN tidak melangkah dan tak menunjukkan keberpihakan pada rakyat,” tegas Indra Musta’in, Ketua DPP Akar Lampung.
Triga Lampung menyebut ketidakjelasan penyelesaian konflik agraria dengan PT SGC memanjang jadi derita.
“Dari perampasan tanah, kriminalisasi petani, hingga intimidasi terhadap masyarakat yang mempertahankan haknya,” kata Suadi Romli, Ketua DPP Pematank.
Hal senada disampaikan Sudirman Dewa, Ketua DPP Keramat Lampung. Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN terkesan abai dalam menjalankan fungsi negara.
“Alih-alih melindungi rakyat, justru memperparah konflik agraria, khususnya di Lampung. Jika Nusron Wahid tidak sanggup menyelesaikan persoalan ini, lebih baik mundur dari jabatannya,” tegasnya.
Usai mengecam di depan Kementerian ATR/BPN, massa long march ke Silang Tiga Monas untuk menyodorkan desakan langsung ke Istana. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan, memerintahkan ukur ulang HGU PT. SGC tanpa tunda, sekaligus mencopot Nusron Wahid.
Koordinator aksi, Rian Bima Sakti, bersuara dengan lantang, meminta Presiden RI harus memikirkan penderitaan rakyatnya.
“Kami ke jantung negara bukan sekadar berteriak, ini tentang derai air mata akibat perampasan hak oleh oligarki. Ukur ulang sekarang agar tanah rakyat bisa kembali ditanami. Tegakkan keadilan, tegakkan kedaulatan,” serunya.
Di Patung Kuda, sebagian perwakilan massa aksi diterima untuk berkoordinasi langsung di istana Presiden. Untuk menyampaikan serta menyerahkan dokumen resmi pengaduan kepada Presiden. Agar Presiden segera memerintahkan pengukuran ulang HGU PT SGC, ILP, SIL, dan GPM demi tegaknya keadilan rakyat dan kedaulatan negara.
Perwakilan massa aksi yang dikawal ketat oleh aparat keamanan kepresidenan masuk ke Istana Negara. Delegasi yang diwakili Saudi Romli, Zani, dan Sapriansyah menyerahkan dokumen secara utuh dan menyeluruh, berisi tuntutan agar pengukuran ulang lahan HGU segera dilaksanakan.
“Alhamdulillah, kita telah diterima oleh perwakilan Presiden dan seluruh persoalan sudah kami sampaikan. Harapan kami, Presiden segera memerintahkan pengukuran ulang HGU PT SGC,” tegas perwakilan massa usai audiensi.
Tim
Ringkasan praktis
Bagian ini menegaskan poin inti agar pembaca bisa menerapkan langkah yang dijelaskan sesuai kondisi terbaru di lapangan, termasuk waktu, biaya, dan akses.
Catatan praktis tambahan
Untuk hasil yang lebih akurat, sesuaikan rekomendasi di artikel ini dengan kondisi terbaru di lapangan, termasuk jam operasional, akses lokasi, biaya aktual, dan kepadatan pengunjung.
Pembaca juga disarankan membandingkan dua hingga tiga opsi sebelum memutuskan agar rencana tetap efisien dan pengalaman di lapangan lebih nyaman.
