CAKRA.OR.ID – Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (AMAKI) Kabupaten Situbondo menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dalam penyalahgunaan dana Wasbang Pokmas Srikandi Situbondo.
Tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus ini adalah Oknum Anggota DPRD Jatim dapil Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, sekaligus Ketua DPC PPP Situbondo , Bendahara DPC PPP Situbondo yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Situbondo dan Staf Kantor DPC PPP Situbondo
Dalam aksi tersebut, AMAKI Situbondo menyampaikan lima tuntutan:
1. Segera usut tuntas laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh ketiga terduga pelaku.
2. Usut tuntas dan jalankan laporan pelapor terkait penyalahgunaan dana kegiatan WORKSHOP melalui Program SWAKELOLA TYPE IV dengan anggaran negara sebesar Rp. 1.261.460.000,00 yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat Srikandi Situbondo tanpa melakukan kegiatan sama sekali.
3. Tetapkan TERSANGKA kepada para terduga pelaku korupsi penyalahgunaan dana kegiatan WORKSHOP.
4. Tangkap, penjarakan dan segera adili terduga pelaku korupsi penyalahgunaan dana kegiatan WORKSHOP.
5. Kawal proses perkara ini hingga ke pengadilan.
AMAKI Situbondo menduga dana Wasbang Pokmas Srikandi Situbondo sebesar Rp. 1.261.460.000,00 telah disalahgunakan. Dugaan ini muncul setelah ditemukan bukti bahwa kegiatan WORKSHOP melalui Program SWAKELOLA TYPE IV tidak pernah dilakukan. Pelapor, Yesi Rahmatilla, menyatakan bahwa dirinya pernah ditegur oleh terduga pelaku 1 karena mengungkap informasi terkait dana Wasbang.
Tuntutan AMAKI diterima oleh pihak KPK RI dan akan diproses sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Lukman Hakim, S.H, koordinator aksi AMAKI, berharap KPK tidak tebang pilih dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Situbondo dan AMAKI akan terus mengawal proses penanganan kasus ini. AMAKI berencana melakukan aksi demonstrasi kembali dengan skala besar jika diperlukan.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi pengelolaan dana publik di Situbondo. AMAKI dan masyarakat Situbondo berharap KPK dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan dalam kasus ini.
Halima
Ringkasan praktis
Bagian ini menegaskan poin inti agar pembaca bisa menerapkan langkah yang dijelaskan sesuai kondisi terbaru di lapangan, termasuk waktu, biaya, dan akses.
Catatan praktis tambahan
Untuk hasil yang lebih akurat, sesuaikan rekomendasi di artikel ini dengan kondisi terbaru di lapangan, termasuk jam operasional, akses lokasi, biaya aktual, dan kepadatan pengunjung.
Pembaca juga disarankan membandingkan dua hingga tiga opsi sebelum memutuskan agar rencana tetap efisien dan pengalaman di lapangan lebih nyaman.
