
Situbondo, Jawa Timur, 22 Mei 2025 – Situbondo tengah dilanda krisis korupsi yang mengkhawatirkan. Setelah mantan Bupati Situbondo ditahan KPK, kini Wakil Bupati dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Situbondo juga tengah diperiksa terkait dugaan korupsi dana hibah dan dana Wasbang DPRD Jatim. Situasi semakin mencemaskan dengan munculnya dugaan korupsi dana Pokok Pikiran (Pokir) APBD Situbondo yang melibatkan puluhan anggota DPRD Situbondo periode 2019-2024.
Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (LBH GKS BASRA) dan Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi, Advokasi (GP SAKERA), yang didirikan oleh HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy, menyatakan perang terhadap korupsi yang merajalela di Situbondo. Kedua lembaga ini berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas dan mendesak penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus-kasus tersebut.
“Situbondo darurat korupsi,Kasus korupsi dana Pokir APBD Situbondo yang telah dilaporkan ke Kejari Situbondo terkesan diulur-ulur. Oleh karena itu, kami akan mengambil langkah proaktif untuk memastikan kasus ini diusut tuntas.”tegas HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy yang Akrab Disapa Jhi Liursalah satu pendiri LBH GKS BASRA dan GP SAKERA.
LBH GKS BASRA akan menjalankan tiga langkah utama: memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, melaporkan tindak pidana korupsi yang ditemukan, dan memastikan pelaku korupsi dipenjara. Sementara GP SAKERA akan melakukan perlawanan terhadap korupsi melalui advokasi, edukasi, dan resistensi, dengan tujuan yang sama: memastikan pelaku korupsi di Situbondo dihukum.
Sebagai bentuk aksi nyata, hari ini, Kamis, 22 Mei 2025, LBH GKS BASRA dan GP SAKERA mendatangi Kejari Situbondo untuk mendesak penanganan yang cepat dan tuntas atas dugaan korupsi dana Pokir APBD Situbondo. Selanjutnya, pada Senin, 26 Mei 2025, kedua lembaga ini akan berangkat ke KPK untuk meminta koordinasi dan supervisi (Korsup) atau bahkan pengambilalihan penanganan kasus tersebut. Dua bus telah disiapkan untuk membawa para aktivis dalam aksi ini.
Dugaan keterlibatan puluhan orang dalam kasus korupsi dana hibah Jatim yang saat ini tengah diperiksa di Polres Situbondo oleh KPK, serta dugaan keterlibatan Wakil Bupati Situbondo dan anggota DPRD Provinsi Jatim dalam kasus korupsi dana Wasbang yang telah dilaporkan ke KPK, semakin memperkuat deklarasi darurat korupsi di Situbondo.
LBH GKS BASRA dan GP SAKERA berharap langkah tegas ini akan menjadi momentum untuk membersihkan Situbondo dari praktik korupsi dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menyerukan kepada seluruh masyarakat Situbondo untuk bersama-sama melawan korupsi dan mendukung upaya penegakan hukum.
Selain Itu Ginanjar Cahya Permana, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Saat Diwawancarai Awak Media Menyampaikan ” Kasus Ini Masih Tetap Berlanjut Dan Saat Ini Masih Dalam Tahap Pemeriksaan Pihak Terkait ,” Ucapnya Singkat
Halima
Ringkasan praktis
Bagian ini menegaskan poin inti agar pembaca bisa menerapkan langkah yang dijelaskan sesuai kondisi terbaru di lapangan, termasuk waktu, biaya, dan akses.
Catatan praktis tambahan
Untuk hasil yang lebih akurat, sesuaikan rekomendasi di artikel ini dengan kondisi terbaru di lapangan, termasuk jam operasional, akses lokasi, biaya aktual, dan kepadatan pengunjung.
Pembaca juga disarankan membandingkan dua hingga tiga opsi sebelum memutuskan agar rencana tetap efisien dan pengalaman di lapangan lebih nyaman.






