SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan segera mengakhiri masa jabatannya pada September 2023. Namun, setelah hampir 10 tahun menjabat, masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di provinsi yang dipimpinnya. Salah satu di antaranya adalah cakupan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang belum mencapai semua penduduk Jawa Tengah.

JKN adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun telah berlaku selama hampir 9 tahun, belum seluruh warga Jateng tercakup JKN.

Dilansir dari BPS, sampai akhir tahun 2022 baru ada 87,72 persen warga Jawa Tengah yang tercover JKN. Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ganjar Pranowo belum mencapai rekomendasi dari World Health Organization (WHO) mengenai UHC.
Masih ada sekitar 12,28 persen penduduk Jawa Tengah yang belum tercover JKN. Jumlah ini mencapai sekitar 4,5 juta jiwa.

Deputi Direksi Wilayah VI BPJS Kesehatan Dwi Martiningsih membenarkan kondisi tersebut. Dilansir dari Antara awal tahun ini, Dwi menyatakan masih ada 4,5 juta warga Jateng yang belum terlindungi JKN.

“Dari 37 juta penduduk Jawa Tengah, sekitar 4,5 juta orangyang belum terlindungi JKN,” aku Dwi saat penandatanganan rencana kerja optmalisasi program JKN antara BPJS dengan Pemprov Jateng di Semarang.

Dwi menyebutkan, dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah, baru 11 kabupaten/kota yang sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC), yang minimal cakupannya adalah 95 persen. Sedangkan 24 kabupaten/ kota lain di Jawa Tengah belum mencapai UHC.

Kabupaten/kota dengan cakupan JKN tertinggi adalah Kota Magelang yang mencapai 99,74 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Blora dengan cakupan JKN sebesar 78,43 persen.

Akankah sampai lengsernya Ganjar Pranowo dari gubernur Jateng bisa menuntaskan PR ini? Gagal menyelesaikan cakupan JKN, kini Ganjar Pranowo menjadi capres dari PDIP. (WE)

Iklan

error: