TEMANGGUNG – Pemkab Temanggung beserta DPRD Temanggung menerima audiensi perwakilan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung bertempat di Halaman Kantor Bupati dan DPRD Temanggung, Kamis (11/05/2023).

Tidak seharusnya tembakau disamakan dengan psikotropika dan zat adiktif lainnya, karena tembakau tidak membuat kecanduan, maupun ketergantungan, sehingga harus dipisahkan dari narkoba, psikotropika dan alkohol. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati HM. Al Khadziq di hadapan para petani tembakau.

“Terima kasih kepada saudara sekalian atas kepedulian dan punya kepekaan untuk menyampaikan aspirasi, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat, terkhusus petani tembakau di Kabupaten Temanggung, APTI juga yang telah mengorganisir, sehingga penyampaian aspirasi ini tertib,” kata Bupati.

Bupati sudah mempelajari draft RUU Kesehatan Pasal 154 – 158 yang menyebutkan, bahwa tembakau zat adiktif setara dengan narkotika, psikotropika, tetapi dari draft RUU Kesehatan pasal tersebut, sebagian besar hanya mengatur tembakaunya , tidak mengatur alkohol, psikotropika, maupun narkotika.

“Tembakau di Indonesia ikut menyumbang kas negara, salah satunya melalui cukai tembakau, terbukti sudah menyerap lebih dari 30 juta pekerja dan kontribusi ke APBN sebanyak 170 triliun setiap tahunnya, dimana dari dana bagi hasil tembakau itulah cukainya dipakai untuk membayar BPJS dan subsidi lainnya,” imbuhnya.

Aspirasi para petani tembakau akan dikawal bersama-sama, agar sampai ke DPR RI, bahwa ada sesuatu yang harus diubah dengan RUU Kesehatan. Pemkab Temanggung siap mengawal, bukan hanya di Temanggung, tetapi sampai ke DPR RI, Kementerian, maupun ke Presiden.

“Pemkab Temanggung siap memberikan masukan dalam penyusunan RUU Kesehatan ini, karena ini menyangkut hajat hidup seluruh petani di Temanggung. Mari kita berjuang bersama untuk melindungi hak-hak petani tembakau agar tercapai maksud dan tujuan bersama, sehingga petani tembakau lebih sejahtera,” pungkas Bupati. (MCT)

Iklan

error: