SITUBONDO – LBH CAKRA Situbondo menyoroti kinerja konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan fasilitas kesehatan dari dinas kesehatan kabupaten situbondo TA 2023

Novika atau lebih akrab disapa Opek Ketua Tim Investigasi LBH CAKRA situbondo, mengatakan bahwa, berdasarkan hasil pantauan dilapangan banyak sekali ditemukan sejumlah kegiatan proyek fasilitas kesehatan yang diduga dikerjakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

“Kami menemukan bahwa ada beberapa proyek fasilitas kesehatan yang dikerjakan asal jadi dan diduga tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ada,terbukti saat di lapangan kami banyak menemukan kegiatan di sejumlah titik di kerjakan tidak sesuai”,ucapnya

Selain itu, Opek juga menyoroti kinerja PPK yang dinilai kurang aktif dalam melakukan pengawasan. Akibatnya, banyak proyek fasilitas kesehatan TA 2023 yang saat ini masih dalam tahap pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran (RKA).

“PPK seharusnya lebih aktif dalam melakukan pengawasan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek,” katanya

Ia meminta kepada pemerintah kabupaten situbondo untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas kesehatan, Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi teknis.

“Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan tersebut untuk mencegah tindak pidana korupsi,” lanjut Opek

LBH CAKRA juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan fasilitas kesehatan. Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

“Masyarakat juga harus ikut mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah karena dan tersebut bersumber dari pembayaran pajak masyarakat,” pungkasnya

Opek juga juga menyoroti kinerja konsultan yang mana peran konsultan pengawas dan konsultan perencana sangat berpengaruh dalam kegiatan tersebut untuk meminimalisir agar pekerjaan tersebut tidak di kerjakan asal jadi.

Seharusnya pihak konsultan :

1. memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak.

2. meneliti dan memberikan persetujuan pada gambar pelaksanaan (shop drawing) yang diajukan oleh kontraktor sebelum dilaksanakan.

3. merekomendasikan kepada pengguna jasa untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.

4. memberikan masukan pendapat teknis tentang permintaan tambah kurang pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana fisik yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak.” Tutup opek Ketua investigasi LBH CAKRA SITUBONDO. (RIFA’)

Iklan

error: