Situbondo, Jawa Timur – Kualitas infrastruktur di Kabupaten Situbondo kembali menjadi sorotan.LBH Cakra Situbondo menduga adanya ketidaktransparanan dan potensi kolusi dalam proses pengadaan proyek infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas PUPP Kabupaten Situbondo.
Berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pemantauan lapangan, sejumlah proyek infrastruktur di Situbondo menunjukkan kualitas yang dipertanyakan. “Masyarakat resah dengan kondisi infrastruktur yang cepat rusak. Diduga ada permainan dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek,” ungkap Nofika Syaiful Rahman (Opek), Ketua LBH Cakra Situbondo.
LBH Cakra menyoroti beberapa poin yang menimbulkan kecurigaan:
● Transparansi yang minim: Proses pengadaan tender, pemilihan rekanan, dan monitoring proyek dinilai tertutup. Masyarakat minim akses informasi mengenai detail proyek, anggaran, dan progres pelaksanaan.
● Dugaan Kolusi: Diduga kuat adanya hubungan istimewa antara Dinas PUPP dengan beberapa rekanan tertentu. Beberapa rekanan ini terus mendapatkan proyek meskipun kualitas pekerjaannya dipertanyakan.
● Pengawasan yang Lemah: Fungsi pengawasan Dinas PUPP dinilai lemah. Hal ini memungkinkan kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan proyek lolos dari deteksi.
Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban atas rendahnya kualitas infrastruktur. Jalanan cepat rusak, bangunan publik seperti jembatan dan gedung pemerintahan menunjukkan tanda-tanda kerusakan, dan material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi.
“Infrastruktur yang berkualitas sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini sangat disayangkan,” tegas Opek.
LBH Cakra mendesak Dinas PUPP untuk:
● Meningkatkan transparansi: Membuka akses informasi publik terkait proyek secara detail, melibatkan masyarakat dan media dalam proses pengawasan.
● Menerapkan pengawasan ketat: Membentuk tim pengawas independen dan profesional untuk mengawasi setiap proyek.
● Menindak tegas pelaku korupsi: Tidak pandang bulu dalam menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan kecurangan dan korupsi dalam proyek infrastruktur.
LBH Cakra berharap agar Dinas PUPP merespon tuntutan ini dengan serius. Mereka juga berharap media dan lembaga terkait ikut mengawal dan memberikan tekanan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, agar kualitas proyek infrastruktur di Situbondo dapat ditingkatkan dan sesuai harapan masyarakat.
RED
