CAKRA.OR.ID || Pekanbaru – Gubernur Riau, H Abdul Wahid M.Si, baru saja dilantik, namun sudah menimbulkan kontroversi terkait tindakannya mengganti sejumlah personil Pemprov Riau. Pergantian ini meliputi tim pengawalan, pramusaji di rumah dinas hingga tim protokol gubernur.
Tindakan ini menuai kritik karena dinilai mengandung unsur nepotisme. Khususnya, penggantian tersebut melibatkan orang-orang dari kelompok “INHIL alias Tembilahan”. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Abdul Wahid lebih memprioritaskan kroni daripada kompetensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.
Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau dan juga praktisi kebijakan publik, menyoroti tindakan ini dengan tegas. Menurutnya, jika informasi tersebut benar, maka sangat disayangkan seorang pemimpin dengan pengalaman pendidikan dan politik seperti Abdul Wahid masih berkutat pada hal-hal teknis seperti nepotisme.
Larshen menegaskan bahwa urusan internal Pemprov Riau seharusnya tidak diukur dari kedekatan personal. Nepotisme, ujarnya, adalah racun bagi pemerintahan yang dapat memicu korupsi. Dia mendorong Abdul Wahid untuk fokus pada program strategis yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar rotasi jabatan dan penempatan orang-orang dekat.
Dalam pernyataan persnya di ruang tunggu Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Senin, 3 Maret 2025, Larshen mengajak semua pihak untuk menjaga kewibawaan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Dia menekankan agar tidak terjebak dalam politik balas budi dan menjadikan BUMD sebagai tempat pemborosan anggaran.
“Mohon izin Bang Wahid! Gubernur termuda kelima se-Indonesia. Ada banyak harapan Rakyat Riau di pundak Abang. Ingatlah dengan Janji-Janji Kampanyemu itu Abangku. Jangan mudah Berbusung Dada. Pengalaman Kepala Daerah yang jatuh ditengah jalan sudah banyak. Justru orang-orang yang bang Gubernur anggap dekat kebanyakan berakhir sebagai Racun yang merusak sistem. Hindarilah itu bang Gubri. Janjimu setumpuk goni, Jadi pejabat jangan tipis telinga. Kami sangat tidak ikhlas, Triliyunan APBD Riau lagi-lagi habis percuma dengan hal-hal yang sia-sia. Ayo Revolusi Mental,” ujar Larshen.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan tajam terhadap kepemimpinan baru Abdul Wahid. Publik menantikan langkah nyata Gubernur Riau untuk mengatasi masalah nepotisme dan menjalankan tugasnya dengan fokus pada kepentingan rakyat.
Sumber :
Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau
